MATARIAUNEWS -Pangkalan Kerinci — Gerakan Poros Pemuda Peduli Marwah Pelalawan terus menunjukkan konsistensinya dalam memperjuangkan keadilan dan menjaga marwah daerah. Senin (19/5/2025), mereka secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran yang dianggap mencoreng nama baik Kabupaten Pelalawan ke Polres Pelalawan.
Sejak pagi hari, sejumlah pemuda yang tergabung dalam gerakan ini berkumpul di titik temu Yong Bengkalis, Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci. Sekitar pukul 08.00 WIB, rombongan bergerak bersama menuju Mapolres Pelalawan untuk menyampaikan laporan mereka secara langsung.
Jho, salah satu tokoh pemuda dalam gerakan tersebut, menyampaikan bahwa pelaporan ini bukan hanya bentuk keberanian, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral sebagai anak negeri. Ia berharap pihak kepolisian dapat merespons laporan ini dengan serius.
“Kami tidak ingin persoalan ini dibiarkan begitu saja. Langkah hukum ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai generasi muda Pelalawan. Ini demi marwah daerah kita bersama,” tegas Jho di hadapan awak media.
Senada dengan Jho, Bg Ali, tokoh pemuda lainnya, menambahkan bahwa laporan ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan bentuk peringatan kepada siapa pun yang mencoba mencederai nilai-nilai kebenaran dan hukum di Pelalawan.
“Kami datang dengan semangat menjaga kehormatan daerah. Apa yang kami sampaikan ke Polres hari ini adalah murni demi keadilan. Jangan sampai Pelalawan menjadi tempat di mana hukum bisa dipermainkan,” ujar Bg Ali dengan nada serius.
Dalam pelaporan tersebut, turut hadir dan memberikan dukungan langsung:
Yusri, SH, Anggota DPRD Pelalawan dari Fraksi Partai Gerindra.
Samsir, Ketua KNPI Pangkalan Kerinci.
Yudi Efrizon, Ketua KC FSPMI Pelalawan.
Kehadiran mereka menunjukkan bahwa perjuangan ini tidak berdiri sendiri, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai elemen penting masyarakat dan organisasi.
Pihak Polres Pelalawan menerima laporan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Para pemuda berharap agar laporan ini menjadi awal dari penegakan hukum yang adil dan transparan di Bumi Lancang Kuning.
