PELALAWAN-Wakil Bupati Pelalawan, H. Nasarudin SH.MH, menanggapi serius persoalan tunggakan gaji tenaga honorer dan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) bagi para guru di Kabupaten Pelalawan. Ia menegaskan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan harus mundur jika tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
"Jangan jadikan aturan sebagai alasan untuk terus menunda apa yang menjadi hak para guru. Mereka sudah berjuang keras dan saat ini banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup," tegas Nasarudin.
Dalam pernyataannya, Nasarudin menyoroti kinerja Plt. Kadisdik yang dianggap kurang maksimal dalam menangani masalah ini. Ia mengkritik penggunaan alasan teknis seperti absensi yang menyebabkan keterlambatan pencairan gaji guru honorer.
"Absensi atau kendala administratif jangan sampai menghambat hak-hak para guru. Kalau tidak mampu mengatasi masalah ini, lebih baik segera mundur," ucapnya dengan tegas.
Wakil Bupati menambahkan, seharusnya Dinas Pendidikan sudah mengantisipasi masalah ini sejak jauh-jauh hari. Menurutnya, masalah administrasi seharusnya tidak menjadi alasan untuk terus menunda pembayaran hak guru, apalagi jika dinas lain sudah berhasil melakukan pembenahan administrasi.
"Seperti yang diinginkan Bupati dan saya sebagai Wakil Bupati, kita harap Kadisdikbud lebih profesional. Jangan sampai masalah tunggakan ini terjadi berulang kali. Kami juga mengingatkan agar fokus bekerja dan tidak terlibat dalam politik praktis," tutupnya.
Terkait hal ini, jumlah tenaga honorer yang berada di bawah Dinas Pendidikan Pelalawan hampir mencapai 2000 orang, termasuk guru SD, SMP, serta tenaga kebersihan dan keamanan.*** JC
