PELALAWAN - Menanggapi polemik peran Wakil Bupati Pelalawan yang bermula dari pernyataan anggota DPRD, Abdullah, seorang mahasiswa angkat bicara, menyoroti perlunya pemahaman lebih mendalam dari generasi Zukri tentang dinamika pemerintahan daerah.
Iqbal Syahputra, menyatakan, "Saya memahami keprihatinan Pak Abdullah. Meskipun benar bahwa tugas Wakil Bupati adalah membantu Bupati, tetapi dalam praktiknya, keterlibatan aktif dan visibilitas Wakil Bupati sangat penting untuk good governance."
Menanggapi kritik Gen Z terhadap Abdullah, Iqbal menambahkan, "Teman-teman Gen Z perlu belajar lebih dalam tentang kompleksitas pemerintahan daerah. Memang secara aturan, Wakil Bupati tidak memiliki program terpisah, tapi bukan berarti perannya tidak signifikan atau bisa 'diinvisibilisasi'."
Iqbal menyoroti pernyataan Generasi Zukri yang menyebutkan pengobatan gratis, sekolah gratis, santunan anak yatim dan jompo sebagai capaian pembangunan. "Saya rasa ada kekeliruan pemahaman di sini. Hal-hal yang disebutkan memang program sosial yang penting, tapi tidak serta-merta bisa dikategorikan sebagai capaian pembangunan dalam arti yang sesungguhnya," ujar Iqbal.
Lebih lanjut ia menjelaskan, "Pembangunan daerah seharusnya mencakup aspek yang lebih luas dan fundamental. Ini termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor ekonomi, dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Program-program sosial yang disebutkan adalah bagian dari pelayanan publik, bukan indikator utama pembangunan."
Iqbal menambahkan, "Sepertinya justru Generasi Zukri ini yang perlu banyak belajar, terutama dalam memahami dan menyampaikan konsep pembangunan daerah yang komprehensif. Mereka perlu belajar membedakan antara program populis jangka pendek dengan pembangunan struktural jangka panjang."
Iqbal juga menyoroti isu foto Wakil Bupati yang absen dari publikasi resmi. "Ini bukan sekadar masalah foto, tapi indikasi potensi masalah yang lebih besar dalam dinamika kepemimpinan daerah," ujarnya.
Lebih lanjut, Iqbal mengungkapkan keprihatinannya terhadap kemungkinan motif politik. "Ada indikasi bahwa Bupati mungkin enggan memberikan ruang kepada Wakil Bupati karena kekhawatiran akan persaingan di Pilkada mendatang. Jika benar, ini praktik yang disayangkan dan bertentangan dengan prinsip kepemimpinan yang baik. Gen Z perlu memahami bahwa situasi seperti ini bukan sekadar masalah tupoksi, tapi juga etika pemerintahan," tegas Iqbal.
"Kita semua, termasuk Gen Z, perlu terus belajar dan mengkritisi dengan konstruktif. Pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan akan menghasilkan kritik yang lebih bermakna untuk kemajuan daerah," tutup Iqbal.
Pernyataan Iqbal ini menyoroti pentingnya edukasi politik bagi generasi muda, sekaligus mengajak untuk melihat isu pemerintahan daerah secara lebih komprehensif. Polemik ini diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi politik di kalangan generasi muda Pelalawan.***
