Pelalawan- Seorang akademisi Pelalawan, M. Syafi'i, baru-baru ini memberikan pujian kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan di bawah kepemimpinan Bupati H. Zukri atas berbagai capaian pembangunan daerah. Menurut Syafi'i, pemerintahan Zukri telah berhasil mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Namun, klaim tersebut mendapatkan tanggapan kritis dari salah satu tokoh pendiri Kabupaten Pelalawan, Datuk Daslir Maskar. Menurutnya, penilaian terhadap kinerja pemerintah harus didasarkan pada data yang valid dan objektif, bukan hanya pada penilaian pribadi.
Salah satu poin yang dikritisi oleh Datuk Daslir adalah data kemiskinan yang disampaikan oleh Syafi'i. "Memang benar, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menurun dari 9,16% pada tahun 2020 menjadi 8,15%. Namun, itu adalah data yang sudah kadaluarsa. Mengapa tidak melihat data tahun 2024? Berdasarkan data dari BPS Riau per Maret 2024, angka kemiskinan di Pelalawan justru mengalami kenaikan sebesar 0,34%, menempatkan Pelalawan dalam zona merah tertinggi bersama Kabupaten Meranti dan Rokan Hulu. Kenaikan ini setara dengan lebih dari 3.000 jiwa," ungkap Datuk Daslir dalam wawancara di kediamannya, Selasa (3/9/2024).
Selain itu, klaim mengenai pembangunan infrastruktur dan peresmian pusat layanan kesehatan juga tidak luput dari kritiknya. Menurut Datuk Daslir, banyak proyek infrastruktur yang diklaim sebagai prestasi Zukri sebenarnya hanyalah kelanjutan dari proyek yang dimulai pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya, HM Harris. "Yang dilakukan Bupati Zukri hanyalah menyelesaikan dan meresmikan proyek yang sudah berjalan," tambahnya.
Datuk Daslir juga mengapresiasi adanya pembangunan hasil kerjasama dengan pihak swasta, seperti pembangunan tugu Bono dan jalan menuju RSUD Selasih. Namun, ia menekankan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari dana CSR perusahaan yang sudah lama didesak oleh masyarakat. "CSR perusahaan seharusnya diarahkan pada kebutuhan prioritas. Di Langgam, misalnya, terdapat sekolah yang butuh perhatian prioritas kondisinya seperti sekolah " Laskar Pelangi, tetapi mengapa dana CSR justru digunakan untuk membangun tugu senilai Rp 7,8 miliar yang manfaatnya tidak jelas, bahkan keberadaan tugu BONO itu menelan banyak korban jiwa akibat kecelakaan akibat konsep pembangunan nya yang tidak melalui perencanaan matang, Belum lagi, ada berapa miliar dana CSR yang terbuang sia-sia untuk proyek-proyek seperti pembangunan lapak Pangkerbyang sekarang malah menjadi tempat "angker"" tegasnya.
Mengenai klaim dari pemerintahan Zukri bahwa waktu jabatan yang hanya 3,5 tahun menjadi penghalang dalam melaksanakan visi misi kampanye, Datuk Daslir menilai hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan. "Janji politik itu untuk satu periode jabatan. Jika merasa tidak mampu melaksanakannya, lebih baik tidak berjanji," tutupnya.*** Tom